Dispendukcapil Surakarta

KK & KTP

Pendahuluan.

Sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 bahwa Penerapan KTP Elektronik  paling lambat akhir tahun 2011.
Kota Surakarta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13 / 4141 / SJ tanggal 13 Oktober 2010, masuk dalam prioritas penerapan e-KTP pada tahun 2011.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya panduan proses pelayanan e-KTP, yang dapat dijadikan pedoman khususnya bagi para Ketua RT.

Dasar Hukum.

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengertian KTP El

Adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Manfaat KTP El.

Negara.

Untuk perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan mencegah penyalah gunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal.

Penduduk.

Sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti; Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya (sesuai dengan Pasal 101 UU 23 Tahun 2006).

Tanggung Jawab Pemerintah.

Melakukan sosialisasi, mobilisasi penduduk, mengalokasikan anggaran dan menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko e-KTP) dan memberikan pelayanan e-KTP.

Tanggung Jawab Penduduk.

Melakukan rekam sidik jari, rekam foto dan pengambilan e-KTP di Kantor Kecamatan setempat.

Mekanisme Pelayanan KTP El

  1. Setiap Wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010, akan menerima undangan untuk rekam sidik jari dan foto dari Camat setempat.
  2. Wajib KTP dengan membawa undangan/ Foto copy KK dan Pengantar RT/RW,  hadir secara pribadi (tidak boleh mewakilkan)  di tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
  3. Bagi Wajib KTP yang tidak terdapat dalam databasedi kecamatan, akan diberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Surat Keterangan Lurah setempat.
  4. Setelah e-KTP selesai di cetak dan dikirim oleh Pemerintah Pusat, maka Wajib KTP akan mendapatkan undangan pengambilan e-KTP (dengan terlebih dahulu dilakukan proses pemadanan sidik jari bagi wajib KTP).
  5. Penyerahan e-KTP oleh Petugas Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama.

Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk

  • Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak boleh mewakilkan) sesuai jam pelayanan untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Pelayanan KTP El dilakukan secara online dan pencetakan e-KTP dilakukan di Jakarta, maka distribusi  e-KTP diberikan kepada wajib KTP menunggu pengiriman e-KTP dari Jakarta.
  • KTP lama masih tetap berlaku sampai dengan digantinya dengan e-KTP yang diterima oleh penduduk / wajib KTP.
  • Pelayanan e-KTP  tidak dipungut biaya (GRATIS).
  • Semua wajib KTP termasuk KTP yang berlaku seumur hidup di Kota Surakarta pada tahun 2013 harus mengganti dengan e-KTP.
  • Pemerintah Kota Surakarta sangat mengharapkan berpartisipasi aktif  dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan) untuk menghindari permasalahan kepemilikan e-KTP di kemudian hari.

PENUTUP

Demikian panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi akan manfaat dan arti pentingnya e-KTP bagi penduduk. Kami berharap penduduk Kota Surakarta mengambil peran aktif dengan mendatangi tempat pelayanan e-KTP di kantor kecamatan masing-masing.

Catatan :

Bahwa Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karta Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka:

  1.  Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya .

  2.  KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.

  3.  Denda keterlambatan  masih tetap berlaku  berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011.

Ketentuan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

  • KTP berlaku secara nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai tanda pengenal serta keterangan domisili yang sah.
  • Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin berhak mendapatkan KTP.
  • Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 ( satu ) KTP dengan masa berlaku 5 ( lima ) tahun.
  • Bagi penduduk WNI yang telah berusia 60 ( enam puluh ) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Permohonan KTP Baru.
Persyaratan permohonan KTP baru adalah sebagai berikut:

  1. Surat Pengantar RT/RW.
  2. Foto copy KK.
  3. Datang langsung untuk di foto (E-KTP) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (KTP manual).

Permohonan Perpanjangan KTP.
Persyaratan perpanjangan KTP adalah sebagai berikut:

  1. Surat pengantar RT/RW
  2. Foto Copy KK
  3. Menyerahkan KTP Lama
  4. Datang langsung untuk di foto (E-KTP) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (KTP manual).

Permohonan KTP Pengganti Karena Hilang atau Rusak.
Persyaratanpengganti KTPkarena hilang atau rusak adalah sebagai berikut:

  1. Surat Pengantar RT/RW.
  2. Foto copy KK.
  3. Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian.
  4. Bagi pemohon KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang rusak
  5. Datang langsung untuk di foto (E-KTP) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (KTP manual).

Permohonan Pembetulan Data KTP.
Persyaratan pembetulan data KTP sebagai berikut:

  1. Pengantar RT/RW.
  2. Foto copy KK.
  3. Foto copy bukti pendukung sesuai dengan permohonan data pembetulan dalam KK.
  4. Datang langsung untuk di foto (E-KTP) atau melampirkan pas foto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar (KTP manual).

Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Warga Negara Indonesia.
Di Kelurahan:

  1. Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KTP.
  2. Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Lurah menandatangani Formulir permohonan KTP.

Di Kecamatan:

  1. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
  2. Camat menandatangani formulir permohonan KTP.
  3. Dinas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
  4. Dinas menerbitkan dan Menandatangani KTP.

Di Dinas:

  1. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
  2. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.
  3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  4. PersyaratanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetapsebagai berikut :
  5. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  6. Foto copy Kartu Keluarga
  7. Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
  8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
  9. Foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Mekanisme penerbitanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetapsebagai berikut :
Dinas:

  1. Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
  3. Petugas menandatangani formulir permohonan KTP.
  4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
  5. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Catatan :

Bahwa Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karta Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka:

  1. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya .
  2. KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.
  3. Denda keterlambatan  masih tetap berlaku  berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011.

Ketentuan Penerbitan Kartu Keluarga (KK).

  • Setiap Keluarga hanya memiliki 1 (satu) Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada 1 (satu) kartu keluarga.
  • Setiap Kartu Keluarga harus ada nama Kepala Keluarga,alamat dan memiliki Nomor Kartu Keluarga
  • Kartu Keluarga ( KK ) wajib diganti / diperbaharui apabila : rusak, hilang, terjadi perubahan data dan jumlah anggota keluarga.
  • Untuk mengganti / memperbaharui KK dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

Permohonan KK Baru.

Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam di data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam pusat Bank Data Kependudukan Nasional Persyaratan bagi pemohon kartu keluarga (KK) baru:

  1. Pengantar dari RT dan RW;
  2. Melampirkan foto copy Buku Nikah /Akta Perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang).
  3. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  4. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
  5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah.
  6. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran.

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran sebagai berikut:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK lama.
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir yang dilegalisir.
  4. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kedalam KK.

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kedalam KK sebagai berikut:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. KK yang ditumpangi.
  4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Walikota melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
  5. Surat Pernyataan domisili bermeterai cukup yang ditandatangani tetangga terdekat di tempat tujuan dengan melampirkan foto copy KTP yang masih berlaku.
  6. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah.
  7. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing sebagai berikut:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama atau KK yang ditumpangi.
  3. Paspor.
  4. Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap yang dilegalisir.
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah.

Persyaratan Perubahan KK karena Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah sebagai berikut:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto cpy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dan atau
  4. Surat Keterangan Pindah.
  5. Penerbitan KK karena Hilang / Rusak.

Persyaratan Perubahan KK karena KK Hilang / Rusak sebagai berikut:

  1. Pengantar dari RT dan RW.
  2. Surat Keterangan kehilangan dari Lurah.
  3. KK yang rusak.
  4. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
  5. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
  6. Pembetulan Data KK.

Persyaratan pembetulan data KK sebagai berikut:

  1. Pengantar RT dan RW.
  2. KK Lama.
  3. Foto copy bukti pendukung yang dilegalisir sesuai dengan permohonan pembetulan data dalam KK.
  4. Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Warga Negara Indonesia.

Di Kelurahan:

  • Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KK.
  • Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
  • Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  • Lurah menandatangani Formulir permohonan KK.

Di Kecamatan:

  • Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK.
  • Camat menandatangani formulir permohonan KK.

Di Dinas:

  • Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan
  • Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.

Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.

Dilaksanakan di Dinas:

  1. Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KK.
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KK.
  3. Petugas menandatangani formulir permohonan.
  4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
  5. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani KK.
You are here: Beranda Pelayanan Kami Kependudukan KK dan KTP