Dispendukcapil Surakarta

program SISTEM INFORMASI TERPADU PENDUDUK NON PERMANEN (SINTEN) diresmikan tanggal 14 Mei 2018. Program ini sudah mendapatkan dukungan tertulis dari Walikota Surakarta FX Hadi Rudyatmo.  Ketika ada warga masyarakat yang ber KTP luar Kota Surakarta datang ke Kota Surakarta dengan tujuan sekolah atau bekerja dan mereka tinggal tetap kos atau mengontrak di wilayah Kota Surakarta wajib untuk melaporkan diri. Pelayanan dimulai dari kelurahan dientry melalui aplikasi SIAK oleh petugas register kemudian setelah verifikasi di Dinas akan dicetak bukti pendataan penduduk non permanen

Hal ini berdasarkan pada Permendagri No 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen dan Surat Edaran Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Surakarta No 800/579/IV/2018 tgl 16 April 2018 ttg Pelaksanaan Pendataan penduduk Non permanen di Kota Surakarta.

Pada Program ini, Penduduk Non permanen dapat memilih Pelayanan Pendataan ini akan meliputi tiga hal secara terintegrasi dan terpadu. Pertama Pelayanan Selesai di kelurahan dan produk akan dikirim ke Kelurahan dengan proses online lewat SIAK ( Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan) oleh petugas registrasi, Kedua pemohon bisa mendatakan diri  secara  online di Aplikasi E-Sinten yang produk akan dikirim dengan email, atau mengambil aslinya di Dinas. Ketiga dengan pendaftaran regular di dinas. Program ini diharapkan dapat mendata seluruh penduduk non permanen di Kota Surakarta dan dapat digunanakan sebagai dasar dalam  melakukan langkah kebijakan terhadap penduduk non permanen yang tinggal di Kota Surakarta.

Persyaratan  pendaftaran Penduduk Non-Permanen:

1. Foto Copy KTP,

2. Foto KK,

3. Surat pengantar RT/RW

4. Formulir Formullir ( form f4.01 dan form f4.2)

 

 

Untuk Yang Online gunakan Aplikasi E-Sinten dapat diakses di:

 

http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id/sinten/registrasi.php

 

 

http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/en/pelayanan-kami/capil/pelayan-online/esinten

 

 

 

Thursday, 08 February 2018 00:00

57 Mitra Kerja Kartu Identitas Anak

Written by

mitra kia resize

 

Thursday, 03 August 2017 00:00

Persyaratan dan Alur Pelayanan Online

Written by

ya-onlineWarga kota Surakarta saat ini mempunyai pilihan yang variatif untuk melakukan permohonan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Layanan terbaru yang diluncurkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta adalah Pelayanan Online Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (KTP elektronik, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KIA)

Program layanan online ini sebagai upaya memberi pilihan kepada masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk datang dan mengurus dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Proses pelayanan dengan mengakses http://pelayanan.dispendukcapil.surakarta.go.id maupun lewat aplikasi Whatsapp/WA (khusus untuk KTP-el), apabila persyaratan sudah terpenuhi akan diproses oleh Dinas dan pemohon akan menerima pemberitahuan lewat SMS untuk datang mengambil dokumennya dengan menyerahakan berkas persyaratan.

 

inovasi

Layanan lewat Whatsapp/WA (KTP-el)

  • Ketik : NIK<spasi>Nama Lengkap<spasi>Nama Ibu<spasi>Nomor HP dan kirim ke 0587-2635-0798
  • Unggah / Upload Surat kehilangan dari kepolisian, bagi yang kehilangan KTP-el
  • Apabila dokumen kependudukan sudah disetujui maka akan diinformasikan lewat SMS dan pemohon dapat mengambil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surakarta dengan membawa persyaratan yang diunggah / upload dan menunjukkan SMS.

Fasilitas Pelayanan Online

Pengajuan KTP-el --- Cek status KTP-el --- Akta Kelahiran --- Akta Kematian --- KIA ----  Kartu Keluarga ---- Perpindahan Keluar ---- Kedatangan

 

alur-layanan-online

 Download Penjelasan lengkap Persyaratan dan Alur Pelayanan Online --> disini

Tuesday, 07 April 2015 00:00

Pengertian KIA

Written by

Kartu Identitas  Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-17 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional (UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun 2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Tujuan KIA :

  1. Memberikan fasilitas tertentu pada berbagai bidang sesuai kebutuhan anak,
  2. untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya,
  3. untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.

KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di kota Surakarta di bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga, transportasi. Setiap anak yang memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DKC) Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota layak anak.

 

Pendorong

  1. Goodwill pemerintah kota Surakarta (dalam rangka mendukung program Kota Layak Anak yang tergetnya tahun 2015) sehingga program ini banyak didukung;
  2. Adanya keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan anak-anak;
  3. Adanya keinginan untuk mempercepat kenaikan cakupan kepemilikan kartu akte kelahiran.

 

Penghambat

 

  1. Kurangnya respon dari masyarakat untuk mendaftarkan anaknya untuk memperoleh kartu ini;
  2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait implementasi KIA ini;
  3. Pemerintah mengalami kesulitan untuk mengembangkan jaringan stakeholder yang mau ikut bergabung dalam memfasilitasi anak.

 

Tahapan Proses

 

  1. Insiasi dilakukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil;
  2. Diterbitkannya Peraturan Walikota Surakarta terkait MoU kerjasama antara stakeholder dan walikota;
  3. Mempersiapkan anggaran melalui perencanaan program;
  4. Melakukan kerjasama dengan stakeholder melalui penandatanganan MOU;
  5. Mengintegrasikan data pemegang KIA dengan data kependudukan catatan sipil;
  6. Membuat sistem aplikasi yang  dapat menghubungkan KIA dengan database fasilitas yang didapatkan;
  7. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada seluruh pegawai kota Surakarta dan masyarakat mengenai program KIA;
  8. Melakukan penambahan dan perawatan fasilitas yang bisa didapatkan pemegang KIA.

 

Manfaat

 

  1. Meningkatnya jumlah kepemilikan akte kelahiran
  2. Meningkatnya tambahan pendapatan stakeholder;
  3. Meningkatnya jumlah stakeholder yang ikut bergabung dalam program KIA ( dari 11 menjadi 57 stakeholder)

 

Prasyarat Replika

 

  1. Komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi kepentingan anak;
  2. Mempersiapkan anggaran dengan perencanaan program yang jelas;
  3. Mempersiapkan sistem aplikasi database peserta dengan stakeholder;
  4. Kolaborasi dengan stakeholder.

 

Persyaratan:

  1. Surat Pengantar RT / RW domisili.
  2. Surat permohonan dari sponsor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  3. Foto copy paspor.
  4. Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Pas foto 3 X 4 berwarna sebanyak 4 Lembar.

Mekasime:

  1. Pemohon dengan membawa persyaratan melapor kepada Dinas.
  2. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
  3. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan
  4. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tinggal Terbatas.
  5. Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.
  6. Masa berlaku Kartu Keterangan Bertempat Tinggal disesuaikan dengan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Ketentuan Pelayanan Penduduk Pindah dan Penduduk Datang.

  1. Penduduk yang pindah keluar Daerah wajib melapor kepada Lurah.
  2. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang WNI berlaku selama 30 (tiga puluh) Hari Kerja
  3. Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah kepada Penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Dinas yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
  4. Surat Keterangan Pindah berlaku sebagai KTP selama KTP baru belum diterbitkan.
  5. Bagi anak di bawah umur permohonan diajukan oleh Orang Tua atau kuasa orang tuanya, dilengkapi Surat Kuasa Pengurusan dari Orang Tua atau Wali Anak kepada pihak yang melakukan pengurusan atau Kepala Keluarga yang KKnya akan ditumpangi dilampiri foto copy KTP para pihak.
  6. Untuk mengantisipasi segala bentuk penyimpangan dalam pengurusan permohonan Surat Keterangan Pindah Datang antar Kab/Kota, antar Provinsi

Klasifikasi Pindah:

  • Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurahan.
  • Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan.
  • Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kota Surakarta.
  • Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/ kota dalam satu Provinsi.
  • Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Indonesia

Jenis Kepindahan:

  • Kepala keluarga.
  • Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga.
  • Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga.
  • Anggota keluarga.

Persyaratan dan Mekanisme Penduduk Pindah:
Klasifikasi 1, Dalam Satu Kelurahan:
Persyaratan :

  1. Surat pengantar RT / RW.
  2. KK dan KTP.

Mekanisme :

  1. Penduduk dengan membawa Surat Pengantar RT/RW tujuan melapor ke Lurah.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
  6. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
  7. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar proses perekaman dalam data base kependudukan, perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah dan proses Penerbitan KK/KTP di alamat baru.

Klasifikasi 2, Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan:
Persyaratan:

  1. Surat pengantar RT / RW
  2. KK dan KTP.

Mekanisme:
Di daerah asal:

  1. Penduduk dengan membawa Surat Pengantar RT/RW melapor ke Lurah.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
  5. Lurah atas nama Kepala Dinas menandatangani Surat Keterangan Pindah.
  6. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.
  7. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan pada Lurah Tujuan.
  8. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman dalam data base kependudukan, perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.

Di daerah tujuan:

  1. Penduduk dengan membawa Surat Keterangan Pindah dan Surat Pengantar RT/RW tujuan melapor kepada Lurah Tujuan.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
  6. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar proses perekaman dalam data base kependudukan dan proses Penerbitan KK/KTP di alamat baru.

Klasifikasi 3, Antar Kecamatan Dalam Satu Kota:
Persyaratan:

  1. Surat pengantar RT / RW.
  2. KK dan KTP.

Mekanisme:
Di daerah asal:
Di Kelurahan:

  1. Penduduk dengan membawa Surat Pengantar RT/RW lapor ke Lurah.
  2. Pendudukmengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah mengetahui dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Pengantar RT/RW.
  6. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Di Kecamatan:

  1. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  2. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah.
  3. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
  4. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Di daerah tujuan:

  1. Penduduk dengan membawa Surat Keterangan Pindah dan Surat Pengantar RT/RW tujuan melapor kepada Lurah Tujuan.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah datang untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
  6. Formulir Pindah Datang diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan ke Camat.
  7. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  8. Camat atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
  9. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses Penerbitan KK/KTP di alamat baru.

Klasifikasi 4,Antar Kabupaten /Kota Dalam Satu Provinsi dan Klasifikasi 5, Antar Provinsi Dalam Satu Wilayah Indonesia:
Persyaratan:

  1. Surat Pengantar RT RW
  2. Formulir F.33 dan F.1.34 Dari Kelurahan
  3. Formulir F.35 dan F.1.36 Dari Kecamatan
  4. Kartu Keluarga
  5. KTP
  6. Foto Ukuran 3 X 4
  7. LAMPIRAN Pendukung Akta ( Kelahiran/Kawin/Cerai)
  8. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah dari Orang Tua Bila Anak Belum Berumur 17 Tahun
  9. Surat Kuasa Pengurusan Jika diwakilkan


Mekanisme:
Di daerah asal:
Di Kelurahan:

  1. Penduduk dengan membawa Surat Pengantar RT/RW melapor ke Lurah.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah menandatangani Surat Pengantar Pindah Antar Kab/Kota atau Antar Provinsi.
  6. Surat Pengantar Pindah diserahkan kepada Penduduk untuk diteruskan ke Camat.
  7. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

Di Kecamatan:

  1. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  2. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah Antar Kab/Kota atau Antar Provinsi.
  3. Surat Keterangan Pindah diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di Dinas:

  1. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  2. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
  3. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan perubahan KK bagi Kepala / Anggota Keluarga dalam KK yang tidak pindah.

Persyaratan dan Mekanisme Penduduk Datang ke Kota Surakarta.
Persyaratan:

 

  1. SKPWNI dari Daerah Asal
  2. Surat Pengantar RT RW
  3. Formulir F.38 Dari Kelurahan
  4. Formulir F.39 Dari Kecamatan
  5. Surat Pernyataan Domisili
  6. KK yang akan ditumpangi
  7. KTPEL dari dari Asal
  8. LAMPIRAN Pendukung Akta ( Kelahiran/Kawin/Cerai)
  9. Surat Persetujuan Pindah dari Orang Tua Bila Anak Belum Berumur 17 Tahun
  10. Surat Kuasa Pengurusan Jika diwakilkan
  11. Ijazah   terakhir
  12. Surat Kuasa Pengurusan Jika diwakilkan

Mekanisme:
Di Kelurahan:

  1. Penduduk dengan membawa persyaratan melapor ke Lurah.
  2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir permohonan Pindah Datang.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  5. Lurah menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang
  6. Formulir Permohonan Pindah Datang diserahkan kepada Penduduk untuk diteruskan ke Camat.

Di Kecamatan:

  1. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  2. Camat menandatangani Formulir Permohonan Pindah Datang.
  3. Formulir Permohonan Pindah Datang diserahkan kepada penduduk untuk diteruskan ke Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Di Dinas:

  1. Petugas Dinas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
  2. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
  3. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses penerbitan KK / KTP di alamat yang baru.

Persyaratan dan Mekanisme Pindah dan Datang bagi Orang Asing yang tinggal di Kota Surakarta.
Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di Daerah dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk sebagai berikut :

    • Dalam daerah ;
    • Antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi
    • Antar Provinsi.

Persyaratan :

  1. Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).
  2. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal.
  3. Foto Copy paspor.
  4. Foto Copy Kartu Izin Tinggal Terbatas.
  5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
  6. Orang Asing pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  7. KK.
  8. KTP Orang Asing.
  9. Foto copy paspor dengan menunjukan aslinya.
  10. Foto copy Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  11. Menunjukan Buku Pengawasan Orang Asing (POA).
  12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Mekanisme:

  1. Orang Asing mengisi dan menandatangani Formulir Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang.
  2. Petugas Dinas meverifikasi dan mevalidasi berkas permohonan.
  3. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah atau Surat Keterangan Pindah Datang.
  4. Petugas menyampaikan lembar kedua Surat Keterangan Pindah Datang kepada Lurah tempat tinggal asal.
  5. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses perubahan KK bagi Kepala/Anggota Keluarga yang tidak pindah.
  6. Surat Keterangan Pindah Datang digunakan sebagai dasar perekaman dalam data base kependudukan dan proses penerbitan KK / KTP di alamat yang baru.

Pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi :
Persyaratan:

  1. Surat Pengantar RT/RW ;
  2. KK ;
  3. KTP ;
  4. Kartu Seleksi Calon Transmigran ;
  5. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
  6. Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

Pendahuluan.

Sesuai amanat UU Nomor 23 tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 bahwa Penerapan KTP Elektronik  paling lambat akhir tahun 2011.
Kota Surakarta sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13 / 4141 / SJ tanggal 13 Oktober 2010, masuk dalam prioritas penerapan e-KTP pada tahun 2011.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu adanya panduan proses pelayanan e-KTP, yang dapat dijadikan pedoman khususnya bagi para Ketua RT.

Dasar Hukum.

  1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 yang telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pengertian KTP El

Adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP nasional dengan sistem pengamanan khusus yg berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota.

Manfaat KTP El.

Negara.

Untuk perencanaan pembangunan, akses pelayanan publik, data dan statistik kependudukan, keamanan negara, demokrasi (pemilu dan pilkada), dan mencegah penyalah gunaan dokumen kependudukan, tindak terorisme dan pekerja ilegal.

Penduduk.

Sebagai dasar penerbitan dokumen lain seperti; Paspor, SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Dokumen Identitas lainnya (sesuai dengan Pasal 101 UU 23 Tahun 2006).

Tanggung Jawab Pemerintah.

Melakukan sosialisasi, mobilisasi penduduk, mengalokasikan anggaran dan menyiapkan sarana prasarana (mesin sidik jari, rekam foto, blangko e-KTP) dan memberikan pelayanan e-KTP.

Tanggung Jawab Penduduk.

Melakukan rekam sidik jari, rekam foto dan pengambilan e-KTP di Kantor Kecamatan setempat.

Mekanisme Pelayanan KTP El

  1. Setiap Wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010, akan menerima undangan untuk rekam sidik jari dan foto dari Camat setempat.
  2. Wajib KTP dengan membawa undangan/ Foto copy KK dan Pengantar RT/RW,  hadir secara pribadi (tidak boleh mewakilkan)  di tempat pelayanan (kantor kecamatan) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
  3. Bagi Wajib KTP yang tidak terdapat dalam databasedi kecamatan, akan diberikan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan membawa Surat Keterangan Lurah setempat.
  4. Setelah e-KTP selesai di cetak dan dikirim oleh Pemerintah Pusat, maka Wajib KTP akan mendapatkan undangan pengambilan e-KTP (dengan terlebih dahulu dilakukan proses pemadanan sidik jari bagi wajib KTP).
  5. Penyerahan e-KTP oleh Petugas Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama.

Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk

  • Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak boleh mewakilkan) sesuai jam pelayanan untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
  • Pelayanan KTP El dilakukan secara online dan pencetakan e-KTP dilakukan di Jakarta, maka distribusi  e-KTP diberikan kepada wajib KTP menunggu pengiriman e-KTP dari Jakarta.
  • KTP lama masih tetap berlaku sampai dengan digantinya dengan e-KTP yang diterima oleh penduduk / wajib KTP.
  • Pelayanan e-KTP  tidak dipungut biaya (GRATIS).
  • Semua wajib KTP termasuk KTP yang berlaku seumur hidup di Kota Surakarta pada tahun 2013 harus mengganti dengan e-KTP.
  • Pemerintah Kota Surakarta sangat mengharapkan berpartisipasi aktif  dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan) untuk menghindari permasalahan kepemilikan e-KTP di kemudian hari.

PENUTUP

Demikian panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran informasi akan manfaat dan arti pentingnya e-KTP bagi penduduk. Kami berharap penduduk Kota Surakarta mengambil peran aktif dengan mendatangi tempat pelayanan e-KTP di kantor kecamatan masing-masing.

Catatan :

Bahwa Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karta Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka:

  1.  Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya .

  2.  KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.

Ketentuan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

  • KTP berlaku secara nasional diseluruh wilayah Republik Indonesia dan sebagai tanda pengenal serta keterangan domisili yang sah.
  • Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin berhak mendapatkan KTP.
  • Setiap penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 ( satu ) KTP dengan masa berlaku seumur hidup.

Permohonan KTP Baru.
Persyaratan permohonan KTP baru adalah sebagai berikut:

  1. Foto copy KK.
  2. Datang langsung untuk di foto (E-KTP)

 

Permohonan KTP Pengganti Karena Hilang atau Rusak.
Persyaratanpengganti KTPkarena hilang atau rusak adalah sebagai berikut:

  1. Foto copy KK.
  2. Bagi pemohon yang kehilangan KTP, menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian.
  3. Bagi pemohon KTP yang rusak, menyerahkan bukti KTP lama yang rusak

 

Permohonan Pembetulan Data KTP.
Persyaratan pembetulan data KTP sebagai berikut:

  1. Pengantar RT/RW.
  2. Foto copy KK.
  3. Foto copy bukti pendukung sesuai dengan permohonan data pembetulan dalam KK.

Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Warga Negara Indonesia.
Di Kelurahan:

  1. Penduduk melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan dan mengisi formulir permohonan KTP.
  2. Petugas registrasi kelurahan menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan.
  3. Petugas registrasi kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan (BHPPK) dan Buku Induk Penduduk (BIP).
  4. Lurah menandatangani Formulir permohonan KTP.

Di Kecamatan:

  1. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
  2. Camat menandatangani formulir permohonan KTP.
  3. Dinas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
  4. Dinas menerbitkan  KTP Elektronik.

Di Dinas:

  1. Petugas melakukan perekaman data ke dalam data base kependudukan.
  2. Dinas menerbitkan  KTP El.
  3. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap.
  4. PersyaratanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetapsebagai berikut :
  5. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin
  6. Foto copy Kartu Keluarga
  7. Foto copy Kutipan Akta Nikah / Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
  8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
  9. Foto copy Paspor dan Izin Tinggal Tetap
  10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Mekanisme penerbitanKartu Tanda Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetapsebagai berikut :
Dinas:

  1. Orang asing tinggal tetap melapor kepada Dinas dengan membawa persyaratan, mengisi dan menandatangani formulir permohonan KTP.
  2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan KTP.
  3. Petugas menandatangani formulir permohonan KTP.
  4. Petugas melakukan perekaman data dalam database kependudukan.
  5. Dinas menerbitkan dan menandatangani KTP.

Catatan :

Bahwa Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden  Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Karta Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, maka:

  1. Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya .
  2. KTP Non Elektronik tetap berlaku bagi penduduk yang belum mendapatkan KTP Elektronik sampai dengan 31 Desember 2014.
Page 1 of 2

kemendagri

gis-dukcapil

dispermadesdukcapil