Dispendukcapil Surakarta

Statistik Tahun 2013

Pendahuluan

Latar Belakang

Pembangunan baik fisik maupun sosial merupakan suatu upaya perubahan kearah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan suatu konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan berbagai variabel, agar tujuan pembangunan tersebut berhasil. Pembangunan yang berhasi adalah pembangunan yang memperhatikan kependudukan sebagai titik sentral pembangunan itu sendiri. Pembangunan yang tidak memperhatikan pembangunan kependudukan, akan merugikan karena setiap keuntungan ekonomi akan digunakan untuk membiayai kebutuhan penduduk.
Pembangunan kependudukan merupakanisu strategis dan bersifat lintas sektor, sehingga pengintegrasian berbagai aspek kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan perlu diwujudkan. Upaya-upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.
Data kependudukan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan data kependudukan di semua tingkat administrasi pemerintahan (kota, kecamatan, kelurahan) menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dandapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya.Selain itu, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengelolaan data kependudukan yang menggambarkan kondisi daerah dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Pasal 17 menyebutkan bahwa perkembangan kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pada Pasal 49 ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi mengenai kependudukan dan keluarga. Data dan informasi kependudukan dan keluarga tersebut wajib digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penetapan kebijakan, penyelenggaraan dan pembangunan. Penduduk juga memiliki hak dan kewajiban dalam perkembangan kependudukan. Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan,sosial, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. di samping itu penduduk juga mempunyai kewajiban untuk memberikan data dan informasi berbagai hal yang menyangkut diri dan keluarganya termasuk mutasi yang terjadi sesuai yang diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk pembangunan kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Pasal 53 menyebutkan bahwapengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Daerah dilakukan oleh Dinas melalui pengelolaan database. Pada Pasal 61 menyebutkan bahwa pengelolaan database meliputi kegiatan perekaman data ; Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database kependudukan, pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penyajian data sebagai informasi data kependudukan dan pendistribusian data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.Pemerintah Kota Surakarta sudah menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) yang didukung dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Sistem ini sudah mulai dilaksanakan sejak tahun2005, dan sudah menghasilkan database kependudukan untuk Kota Surakarta. Database kependudukan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi dan karakteristik penduduk kota Surakarta dan dapat menjadi alternatif untuk memenuhi kebutuhan data kependudukan bagi Pemerintah Kota Surakarta. Selama ini Pemerintah Kota Surakarta hanya menggunakan data yang dihasilkan dari Kantor Statistik maupun pendataan yang dilakukan oleh instansi terkait lainnya. Kelemahan data statistik yang disajikan adalah bahwa data tersebut hanya dikumpulkan dalam jangka waktu tertentu (10 tahunan atau 5 tahunan), sehingga untuk memperoleh data tahunan digunakan data proyeksi atau data perkiraan yang dihitung dari dua atau tiga titik tahun pendataan penduduk.
Berkenaan dengan penyajian data dan informasi perkembangan kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk profil perkembangan kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan. Profil perkembangan kependudukan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi kependudukan di Kota Surakarta serta prediksi prospek kependudukan dimasa yang akan datang.

Tujuan

Menyajikan Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta tahun 2012 sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan.

Ruang Lingkup

Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta meliputi :

  • Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk.
  • Data kuantitatif yang berkaitan dengan mobilitas penduduk.
  • Data kuantitatif yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

Gambaran Umum Kota Surakarta

Peta Surakarta 2013Kota Surakarta yang dikenal dengan sebutan “Kota Solo” terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini mempunyai luas wilayah 44.04 km2  terdiri atas 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasarkliwon, Jebres dan Banjarsari.  Kecamatan Laweyan seluas 8,638 km2 terdiri dari 11 kelurahan, 105 RW dan 458 RT dengan. Kecamatan Serengan
merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil  yaitu 3,194 km2  terdiri dari 7 kelurahan, 72 RW dan 312 RT. Kecamatan Pasarkliwon seluas 4,815 km2  terdiri dari 9 kelurahan, 100 RW dan 424 RT. Kecamatan Jebres seluas 12,582 km2  terdiri dari 11 kelurahan, 149 RW dan 641 RT. Kecamatan Banjarsari memiliki luas wilayah terbesar yaitu 14,811 km2  terdiri dari 13 kelurahan, 175 RW dan 874 RT.      Secara keseluruhan, Kota Surakarta terdiri dari 51 kelurahan, 601 RW dan 2.709 RT.
Bermula dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang bernama Kyai Sala, akhirnya dalam perkembangannya dikenal sebagai Kota Solo.  Sejarah diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan “Geger Pecinan”, yaitu pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Maropuro dan barisan pemberontak Cina.  Dengan rusaknya keraton tersebut maka pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat.
Prosesi pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Suro 1670 atau tanggal 17 Pebruari 1745 pada kalender masehi.  Dengan demikian secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng- Susuhunan Pakoe Boewono II bertahta di Keraton Surakarta. Tanggal itu pulalah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Surakarta. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istrimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta.  Kemudian berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Kotamadya Surakarta disebut Daerah Tingkat II dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai Kota Surakarta.
Kota Surakarta biasanya disebut juga nagari oleh penduduk kabupaten-kabupaten di sekitarnya, karena kota ini dulunya menjadi pusat kerajaan Surakarta Hadiningrat. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh pemerintah. Sampai sekarang sebutan Karesidenan Surakarta tersebut masih ada dan masih menjadi pusat budaya  maupun  spiritual  bagi  masyarakat  Kota  Solo dan sekitarnya.  
Kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah terutama di bidang pariwisata dan perdagangan.  Potensi wisata di Surakarta tidak hanya meliputi wisata sejarah seperti Kraton Surakarta dan Museum Radyapustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, tetapi juga event-event yang telah menjadi acara tahunan di kota ini, seperti Solo Batik Carnival, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain.

Letak Geografi

Kota Surakarta terletak antara 110o45’15” – 110o45’35 Bujur Timur dan 7o36’00” – 7o56’00” Lintang Selatan. Wilayah ini merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 meter dari permukaan laut dan dilalui oleh sungai Pepe, Jenes dan Bengawan Solo. Kota Surakarta berbatasan dengan kabupaten lain yaitu:
Sebelah Utara    : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
Sebelah Timur    : berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar
Sebelah Selatan    :    berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo  dan Kabupaten  Karanganyar
Sebelah Barat    :    berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo.

Penduduk

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2013 adalah 563.659  jiwa, terdiri dari 278.644 laki-laki dan 285.015 perempuan.  Rasio jenis kelamin Kota Surakarta 97,76 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan.  Jika  dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk perempuan yang lebih besar berada pada kelompok-kelompok umur tua. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang kesehatan, kelompok manula perempuan ini menjadi penting mengingat pada umumnya manula perempuan lebih tidak sejahtera dibendingkan dengan manula laki-laki.
Penduduk terbesar di Kecamatan Banjarsari yaitu 178.397 jiwa dan terkecil di Kecamatan Serengan  52.998  jiwa.  Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 12.799 jiwa/km2, sehingga jika laju pertambahan penduduk tidak dikendalikan, maka Kota Surakarta akan menjadi semakin padat.  Angka ketergantungan penduduknya sebesar 41,73 persen.  Jumlah  penduduk tahun 2013 sebesar  563.659  jiwa  jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2012 sebesar  545.653  jiwa maka mengalami pertambahan sebesar 18.006 jiwa dalam 1 (satu) tahun yaitu dari  akhir Bulan Desember 2012 sampai Bulan Desember 2013.  Jadi pertambahan penduduk Kota Surakarta adalah 3,25 persen.  Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh
kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Kota Surakarta sudah melaksanakan e-KTP sejak tahun 2011, sehingga penduduk lebih tertib administrasi.  Penduduk yang hendak menguruskan akta kelahiran baru juga harus memasukkan anak ke Kartu Keluarga sehingga anak tersebut langsung tercatat di Dinas.

Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian dari pemerintah. Padahal mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah.  Selain  itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya di wilayah yang bersangkutan. Di Indonesia ketika laju pertumbuhan penduduk alamiah sudah bisa diturunkan dengan pengendalian kelahiran dan kematian, mobilitas penduduk mulai memperoleh perhatian. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai masalah yang akhir-akhir ini terjadi seperti terorisme, konflik sosial, konflik antar suku yang semua disebabkan oleh mobilitas penduduk yang semakin meningkat.
Mobilitas penduduk ada dua tipe yaitu mobilitas permanen atau yang disebut dengan migrasi dan mobilitas non permanen. Mobilitas penduduk permanen di Indonesia sudah banyak diteliti dan dianalisis oleh berbagai ahli kependudukan, sedangkan penelitian mobilitas non permanen secara makro belum banyak dilakukan karena keterbatasan data yang ada. Kedua tipe ini berpengaruh positif maupun negatif di daerah asal maupun di daerah tujuan. Oleh sebab itu pengarahan mobilitas perlu dilakukan agar persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung maupun daya tampung lingkungan baik fisik maupun sosial.

Mobilitas Permanen (Migrasi)

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif (migrasi internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional). Atau dengan kata lain, migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (push factor) suatu wilayah dan daya tarik (pull factor) wilayah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain,  misalnya  karena di daerah itu tidak  tersedia  sumber daya yang memadai
untuk memberikan jaminan kehidupan, yang biasanya tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Sedangkan daya tarik wilayah meliputi peluang ekonomi, perbedaan upah maupun fasilitas pelayanan publik, yang menarik seseorang untuk memutuskan pindah ke wilayah tersebut. Selain daya dorong dan daya tarik terdapat pula faktor antara yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk pindah ke tepat lain, misalnya kebijakan pemerintah, kondisi sosial politik dan lain sebagainya.

Migrasi  Masuk  dan  Migrasi  Keluar

Migrasi penduduk keluar Kota Surakarta (pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah  tahun 2013 adalah  6.056 jiwa  yang terdiri dari 4.159 jiwa (68,68 persen) pindah antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan 1.897 jiwa (31,32 persen) pindah ke luar Provinsi  Jawa Tengah. Bila dilihat menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak perempuan yang pindah yaitu 3.236 jiwa (53,43 persen) dibandingkan laki-laki sebanyak 2.820 jiwa (46,57 persen).  
Penduduk datang selama tahun 2013 adalah 7.550 jiwa, terdiri dari penduduk yang datang dari antar kabupaten dalam Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.359 jiwa (70,98 persen) dan dari luar Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.191 jiwa (29,02 persen).  Bila dilihat menurut jenis kelamin ternyata lebih banyak perempuan yang datang ke Kota Surakarta yaitu 4.042 jiwa (53,54 persen) dibandingkan laki-laki sebanyak 3.508 jiwa (46,46 persen).  Keadaan penduduk pindah dapat  dilihat pada tabel 36 sedangkan penduduk datang pada tabel 37.

Capture5

Capture6

Penutup

Data kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai status  dan SIAK yang ada saat ini di Kota Surakarta, termasuk kesenjangan.  Dari gambaran tersebut dapat memberikan sejumlah rekomendasi untuk menyusun  kebijakan daerah, penelitian, dan sebagai dasar bagi pendataan yang lain misalnya  menggambarkan proporsi dan jumlah pengangguran dan sebagainya.  Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2013 ini kami harapkan dapat digunakan oleh instansi pemerintah/swasta maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.   Dalam buku ini telah disajikan  data kependudukan berdasarkan registrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi ke depan tentang penduduk dan permasalahannya, maka profil perkembangan kependudukan Kota Surakarta ini akan disajikan secara berkala.  Pada profil mendatang akan dilakukan berbagai usaha untuk menyajikan data yang lebih akurat dan valid, antara lain dengan memperbaiki sistem yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.  Data yang valid dan akurat juga sangat tergantung pada karakter dan perilaku masyarakat sendiri masyarakat sehingga diharapkan masyarakat yang melakukan registrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mengisi biodatanya dengan benar dan lengkap serta tidak terlambat melakukan registrasi apabila terjadi peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pindah dan datang.  Kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk  perbaikan profil kependudukan mendatang, baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan, sangat kami harapkan.